Select Page

Oleh Ryan Kiryanto – 16 Apr 2023
(Ekonom, Strategic Partner Dobelicons dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia/LPPI)

Dampak lanjutan dari perang Rusia vs Ukraina adalah dikucilkannya aktivitas ekonomi, investasi dan keuangan Rusia oleh negara-negara lain yang menolak agresi militer Rusia ke Ukraina. Kabar terkini, Rusia sedang bersiap menghadapi sanksi ekonomi terbaru terkait kemungkinan larangan ekspor menyeluruh ke Rusia oleh negara-negara Barat. Sanksi terbaru ini diyakini juga akan menjadi pukulan telak bagi ekonomi global .

Pihak Kremlin dengan hati-hati memantau hal ini, karena mereka sadar bahwa Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa sebagai sekutunya secara aktif sedang mempertimbangkan sanksi baru. Menariknya, Menteri Keuangan AS, Yellen, memperingatkan sanksi Barat ke Rusia berisiko meruntuhkan hegemoni dolar AS. Ini menyusul polemik soal rencana penggunaan mata uang non dolar AS –sebagai fenomena dedolarisasi– dalam transaksi internasional.

Pihak Kremlin bersikukuh, jika tekanan ke Rusia semakin meningkat, bukan hanya akan memukul ekonomi global, namun juga dapat menyebabkan krisis ekonomi di seluruh dunia. Pernyataan Kremlin itu merupakan respon atas terbetiknya berita bahwa negara-negara G7 sedang mempertimbangkan larangan ekspor secara penuh ke Rusia.

Menurut Bloomberg News, AS dan sekutu Ukraina sedang mempertimbangkan “larangan langsung pada sebagian besar ekspor ke Rusia”. Laporan itu mengatakan para pejabat dari negara-negara G7 sedang membahas gagasan itu sebelum puncak pertemuan di Jepang. Bagi negara-negara G7, penting bagi mereka mengakhiri agresi Rusia sesegera mungkin yang mensyaratkan G7 tetap bersatu untuk memberikan sanksi berat terhadap Rusia dan mendukung kuat kepada Ukraina.

Rusia sendiri telah diterpa gelombang besar sanksi Barat secara beruntun sejak menginvasi Ukraina pada Februari 2022 lalu. Merasa terdesak, Kremlin berkilah bahwa tidak ada negara di dunia yang menghadapi sanksi sebanyak Rusia. Oleh karena itu, mereka beradaptasi, mengembangkan, membuat rencana jangka panjang, tetapi juga memperhitungkan bahaya yang ada di balik pemikiran lawan-lawan mereka.

Ekonomi Rusia terkucil

Hanya sedikit negara di dunia yang masih menjalin relasi ekonomi dengan Rusia. Salah satunya adalah China. Ekspor batu bara Rusia ke China melalui jalur kereta api Zabaikalsk-Manzhouli melonjak 214% dibandingkan tahun lalu. Rusia mencatat, dalam 40 hari pertama 2023 pasokan melebihi 438.000 ton, dengan lebih dari 6.200 gerbong barang diekspor ke China. Negeri Panda itu menggunakan batu bara Rusia untuk memproduksi listrik dan panas di Provinsi Heilongjiang, Jilin dan Liaoning, serta di bagian timur wilayah otonomi Mongolia Dalam.

Moskow meningkatkan pasokan batu bara ke China sebesar 11,2% menjadi 59,5 juta ton pada 2022. Pasokan batu bara kokas untuk industri baja meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Lonjakan ekspor batu bara Rusia ke China terjadi saat Rusia mengalihkan perdagangannya menyusul larangan impor batu bara oleh Uni Eropa (UE). Sementara itu, Beijing telah meningkatkan konsumsi batu bara secara substansial karena aktivitas industrinya pulih setelah tiga tahun pembatasan Covid-19.

Tak hanya China, ternyata India juga menjalin hubungan bisnis dengan Rusia. Sanksi Barat terhadap Moskow telah menciptakan peluang bagi penyulingan India untuk meningkatkan pembelian minyak Rusia dengan harga diskon, karena beberapa pelanggan Eropa enggan membeli minyak mentah Rusia.

Atas aksi ini, India mendapat kecaman dari Barat karena terus membeli minyak Rusia. Namun, New Delhi telah menolak kritik tersebut, dengan mengatakan impor tersebut merupakan sebagian kecil dari kebutuhan keseluruhan negara itu. Bahkan India akan terus membeli minyak Rusia yang “murah” karena penghentian mendadak dapat menaikkan biaya bagi konsumennya.

Dilaporkan bahwa India sebagai importir minyak terbesar ketiga di dunia mencari minyak mentah Rusia dengan harga kurang dari 70 dolar AS per barel untuk mengkompensasi rintangan tambahan yang disebabkan oleh sanksi.

Menggerus pertumbuhan global

Konflik Rusia vs Ukraina telah mengganggu rantai pasokan global yang berlanjut pada pelemahan perdagangan global pada kurun waktu 2022-2022 dan berlanjut di 2023 ini. Sejak akhir tahun lalu, perdagangan dunia telah menunjukkan tanda-tanda pelemahan yang jelas di tengah melemahnya permintaan. 

Sebelum ekonomi dunia dibuka kembali, utamanya China, terlihat moderasi dalam pertumbuhan perdagangan global sehingga menimbulkan kerugian langsung bagi pelaku perdagangan. Kondisi ini diperparah dengan lonjakan ongkos transportasi karena diruspsi rantai pasokan global.

Sejak September lalu, perdagangan dunia telah turun lebih dari 5%. Ketika sisi permintaan melemah tajam, menarik untuk melihat bahwa penurunan impor terbagi rata antara blok ekonomi besar. China dan negara-negara berkembang Asia lainnya telah mengalami penurunan terbesar dalam pertumbuhan ekspor karena permintaan global telah melemah. 

Namun, kini terlihat aktivitas perdagangan yang berangsur-angsur membaik pasca pelonggaran lockdown di seluruh dunia –terutama disebabkan oleh pertumbuhan ekspor yang cepat dari Asia dan pertumbuhan impor dari AS dan zona euro. Ketersediaan kedatangan kapal kontainer juga meningkat menjadi 60% pada Februari 2023 dibandingkan dengan 30% pada awal 2022 yang membantu meningkatkan sistem pasokan global.

Sementara harga komoditas yang lebih rendah menunjukkan keseimbangan sisi penawaran dan permintaan yang lebih baik. Selama tiga bulan pertama tahun ini, sebagian besar harga komoditas telah terkoreksi yang mengindikasikan masa puncak harga sudah terlewati. Ini menunjukkan bahwa saat ini perdagangan dunia berada dalam periode normalisasi harga.

Sejak itu, permintaan telah berubah menjadi normal karena layanan lebih banyak tersedia lagi. Untuk banyak input, kapasitas produksi baru yang dibuat dengan cepat melalui jalur online dan menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan pergerakan rantai pasokan meningkat pesat. 

Pembukaan kembali ekonomi China akan menjadi stimulus untuk negara-negara berkembang Asia, sementara dampak ke negara-negara maju di Eropa dan AS akan terbatas karena mereka sedang bergumul dengan upaya pelandaian inflasi yang tinggi yang justru kontraproduktif untuk perekonomiannya.

Fragmentasi atau divergensi

Alhasil, tanda disadari kini terjadi fragmentasi atau divergensi pemulihan ekonomi dan perdagangan global sekaligus. Negara-negara maju tengah berjuang keluar dari jeratan inflasi dan kebijakan moneter ketat (hawkish) yang ditandai oleh suku bunga acuan yang tinggi, sementara negara-negara berkembang Asia sedang berada dalam periode tumbuh karena ditopang oleh inflasi yang moderat dengan kebijakan moneter yang condong lunak atau dovish.

Secara keseluruhan, total perdagangan global diperkirakan akan tumbuh hanya 1% dibandingkan tahun lalu, berlanjut menjadi 2% untuk 2024. Dengan demikian, baru dalam periode pasca pandemi ini  pertumbuhan volume perdagangan dunia berada di bawah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global. Atas dasar hal ini, ada pendapat yang mengatakan bahwa telah terjadi deglobalisasi, dalam artian pertumbuhan perdagangan dan ekonomi global terdivergensi sedemikian rupa.

Divergensi perdagangan terjadi dipicu oleh munculnya gerakan kemandirian di sejumlah negara—utamanya negara berkembang—selama masa pandemi berlangsung, dan ini berlanjut di masa ketegangan geopolitik saat ini.

Sejumlah negara berkembang cenderung memenuhi kebutuhan domestiknya dengan mengoptimalkan sumber daya domestiknya ketimbang harus mengimpor dari negara lain. Isu krisis pangan dan energi menjadi pemantik di sebagian negara untuk mengubah orientasi ekspornya ke pemenuhan pasar dalam negerinya. Kalau pun terjadi transaksi perdagangan, itu hanya antarnegara dalam satu blok ekonomi, atau hanya bersifat bilateral, bukan multilateral.

Untuk kawasan Asia, terdapat Taiwan, India, Korea Selatan, dan Vietnam yang menonjol sebagai negara yang meningkatkan pangsa ekspor mereka ke negara maju. Perkembangan inilah yang menjelaskan tergerusnya pangsa pasar ekspor China ke pasar negara maju. Kebijakan penguncian total selama masa pandemi Covid-19 di China dituding menjadi penyebabnya, termasuk penyebab melemahnya arus modal asing yang masuk ke China.

Dalam gejala fragmentasi ekonomi dunia saat ini, anggota kelompok BRICS – Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan – diperkirakan akan melampaui G7 yang dipimpin AS dalam hal kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi dunia mulai tahun ini.

Mengutip laporan Bloomberg, berdasarkan perhitungan dari Dana Moneter Internasional (IMF) terbaru (edisi April), negara-negara BRICS akan memberikan kontribusi sebesar 32,1% dari pertumbuhan dunia, dibandingkan dengan kontribusi sebesar 29,9% dari G7. Kelompok G7 yang terdiri dari AS, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang telah lama dianggap sebagai blok ekonomi paling maju di planet ini.

Rusia adalah anggota, hingga 2014, ketika dikeluarkan karena dampak dari kudeta Maidan yang didukung Barat di Ukraina. Baca Juga Alasan BRICS Ditakuti Amerika Serikat dan Sekutunya Alasan BRICS Ditakuti Amerika Serikat dan Sekutunya Laporan tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2020, kontribusi dari negara-negara BRICS dan G7 terhadap pertumbuhan ekonomi global adalah sama. Sejak saat itu, kinerja blok yang dipimpin Barat menurun. Pada tahun 2028, kontribusi G7 terhadap perekonomian dunia diperkirakan akan menurun menjadi 27,8%, sedangkan BRICS akan mencapai 35%.

Perhitungan tersebut menunjukkan China akan menjadi kontributor utama pertumbuhan global selama lima tahun ke depan, dengan pangsanya ditetapkan dua kali lipat dari AS. Porsi China dari ekspansi PDB global diharapkan mewakili 22,6% dari total pertumbuhan dunia pada 2028. India diproyeksikan menyumbang 12,9% dari PDB global. Secara total, sebesar 75% pertumbuhan global diharapkan terkonsentrasi di 20 negara dan lebih dari setengahnya berada di empat besar, yaitu China, India, AS, dan India. Sementara negara-negara G7 termasuk di antara 10 kontributor teratas.

Sebuah studi baru-baru ini oleh firma riset makroekonomi yang berbasis di Inggris juga menemukan bahwa kesenjangan antara kedua kelompok dalam bobot ekonomi global diperkirakan akan terus tumbuh. Para analis mencatat bahwa China dan India telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat, dan lebih banyak negara tertarik untuk bergabung dengan BRICS.

Awal tahun ini, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan bahwa lebih dari selusin negara telah menyatakan minat untuk bergabung dengan BRICS, termasuk Aljazair, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Indonesia, Iran, Mesir, Meksiko, Nigeria, Pakistan, Sudan, Suriah, Turkiye, Uni Emirat Arab, dan Venezuela.

Konon Arab Saudi, Mesir, dan Bangladesh telah memperoleh ekuitas di Bank Pembangunan Baru, organisasi pendanaan BRICS. Tahun lalu juga, negara-negara BRICS telah mengusulkan pembuatan dan penggunaan mata uang mereka sendiri untuk menjauh dari hegemoni dolar AS dan euro dalam transaksi timbal balik.***